Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini berisi tentang pengelolaan hutan melalui perhutanan sosial, berupa Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Rakyat, Hutan Adat, dan Kemitraan Kehutanan. Perhutanan sosial ini hanya dapat dilakukan pada hutan produksi dan hutan lindung, serta wilayah tertentu pada KPH.